Australia berupaya mewajibkan lisensi untuk perusahaan kripto di bawah undang-undang korporasi: laporan

Regulator keuangan Australia berupaya untuk mewajibkan perusahaan kripto — tidak hanya bursa kripto — untuk mendapatkan lisensi di bawah undang-undang korporasi negara tersebut.

The Australian Financial Review melaporkan hari ini, mengutip Komisaris Komisi Sekuritas dan Investasi Australia Alan Kirkland, bahwa ASIC berencana untuk mengeluarkan pembaruan untuk “Information Paper 225” pada bulan November. Pembaruan ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana token atau produk kripto tertentu harus diperlakukan. 

Kirkland mengatakan bahwa ASIC menganggap bahwa sebagian besar aset kripto utama harus berada di bawah lingkup Undang-Undang Korporasi. 

Sementara itu, Departemen Keuangan Australia merilis proposal tahun lalu untuk mewajibkan bursa kripto yang memegang ambang batas aset tertentu untuk mendapatkan Lisensi Layanan Keuangan Australia. Rencana awalnya adalah merilis draf eksposur tahun ini, tetapi masih belum pasti apakah RUU tersebut akan diperkenalkan sebelum pemilihan federal tahun depan, menurut laporan AFR.

Departemen Keuangan Australia mengatakan pada saat itu bahwa kegagalan dan kerentanan platform kripto telah “meningkatkan kebutuhan untuk mengatur guna melindungi konsumen.”

Otoritas Australia semakin berhati-hati terhadap risiko yang terkait dengan aset kripto. ASIC mengatakan bulan lalu bahwa mereka telah menutup lebih dari 7.300 situs web penipuan sejak Juli 2023, 615 di antaranya terkait dengan cryptocurrency. 

Juga pada bulan Agustus, sebuah putusan di Australia menunjukkan bahwa Komisi Persaingan dan Konsumen Australia menuduh bahwa lebih dari setengah iklan terkait kripto di Facebook adalah penipuan atau melanggar kebijakan Meta.