FSC Taiwan merancang aturan AML kripto baru, mewajibkan perusahaan untuk mendaftar atau menghadapi hukuman penjara

Regulator keuangan Taiwan, Komisi Pengawas Keuangan, telah merancang usulan peraturan baru anti pencucian uang setelah amandemen undang-undang pada bulan Juli. Peraturan ini mengharuskan perusahaan cryptocurrency untuk mendaftar sebelum akhir September tahun depan. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi, termasuk penjara hingga dua tahun.

FSC mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa mereka telah merancang peraturan terkait, secara eksplisit menargetkan penyedia layanan aset virtual (VASP) dan mengharuskan mereka untuk menyelesaikan pendaftaran AML.

Saat ini Taiwan mengharuskan VASP untuk mematuhi undang-undang AML berdasarkan aturan FSC yang diperkenalkan pada Juli 2021, yang akan segera digantikan oleh aturan baru. FSC menyatakan dalam pernyataan hari Senin bahwa terlepas dari apakah penyedia telah menyelesaikan deklarasi kepatuhan yang ada, “semua penyedia harus mengikuti peraturan pendaftaran VASP baru dan menyelesaikan proses pendaftaran.”

Peraturan baru akan berlaku pada 1 Januari 2025, dan VASP diharapkan menyelesaikan pendaftaran AML sebelum akhir September. Jika tidak, mereka dapat menghadapi penjara hingga dua tahun dan denda hingga NT$5 juta ($155,900), menurut laporan media lokal  yang mengutip FSC.

Kevin Cheng, seorang pengacara kripto dan sekretaris jenderal Asosiasi Fintech Taiwan, mengatakan kepada The Block bahwa dengan adanya aturan baru, operator yang tidak patuh akan bertanggung jawab secara pidana, sementara operator yang patuh akan menghadapi kewajiban regulasi yang lebih ketat. “Lingkungan industri secara keseluruhan akan secara bertahap bergerak menuju model lembaga keuangan berlisensi,” kata Cheng.

Menurut Cheng, selain kewajiban AML tradisional, peraturan baru juga mengharuskan kualifikasi untuk tim manajemen dan menggabungkan tanggung jawab perusahaan seperti keamanan transaksi, perlindungan aset konsumen, dan keamanan informasi. 

“Bagi peserta industri, aturan ini menetapkan hambatan yang lebih tinggi untuk masuk dan operasi yang berkelanjutan,” tambah Cheng. “Peraturan baru memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk pengembangan industri [kripto] Taiwan, menjadikannya lebih menarik bagi investor besar yang terbiasa dengan keuangan tradisional untuk berpartisipasi.”

Sementara itu, FSC sedang mempertimbangkan usulan undang-undang khusus untuk aset kripto yang rencananya akan diajukan ke Yuan Eksekutif, organ administratif tertinggi Taiwan, pada bulan Juni tahun depan. Media lokal melaporkan bahwa FSC bermaksud menyelesaikan usulan draf tersebut pada akhir tahun ini.

Pada bulan Juni, sektor kripto lokal mendirikan asosiasi industri untuk merumuskan aturan pengawasan mandiri di bawah pedoman pemerintah.