Uni Emirat Arab Bebaskan Pajak KriptoAmandemen PPN untuk Aset Digital dan DampaknyaUEA Memperkuat Regulasi di Sektor KriptoUEA Mendorong Adopsi Kript

Uni Emirat Arab (UEA) telah mengambil langkah besar untuk mendukung pertumbuhan industri kripto dengan mengamandemen peraturan pajak pertambahan nilai (PPN). Langkah ini secara khusus memberikan pengecualian PPN terhadap transfer dan konversi aset digital, termasuk kripto.

Keputusan ini mencerminkan komitmen UEA untuk menciptakan ekosistem yang lebih ramah terhadap bisnis berbasis aset digital dan memperkuat posisinya sebagai pusat inovasi keuangan di Timur Tengah. Pengumuman amandemen PPN tersebut dilakukan oleh Otoritas Pajak Federal (Federal Tax Authority/FTA) UEA pada 2 Oktober 2024. Dengan aturan baru ini, perusahaan yang beroperasi dalam sektor kripto kini dapat menikmati pengecualian PPN untuk berbagai transaksi terkait aset digital.

Menariknya, pengecualian ini tidak hanya berlaku untuk transaksi mendatang, tetapi juga berlaku surut hingga 1 Januari 2018. Langkah retrospektif ini memungkinkan perusahaan untuk mengajukan klaim pengembalian PPN atas transaksi yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir, yang tentunya dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan. Selain memberikan insentif pajak, pemerintah UEA juga memperketat regulasi di sektor kripto untuk memastikan lingkungan yang aman dan transparan.

Amandemen PPN untuk Aset Digital dan Dampaknya

Perusahaan konsultasi bisnis PwC menjelaskan bahwa pengecualian PPN ini tidak hanya mencakup transfer dan konversi aset digital, tetapi juga layanan pengelolaan dana investasi terkait aset virtual. Aset virtual di UEA didefinisikan sebagai “representasi nilai yang dapat diperdagangkan atau dikonversi secara digital dan digunakan untuk tujuan investasi.” Namun, definisi ini tidak mencakup mata uang fiat atau sekuritas keuangan lainnya, seperti obligasi dan saham.

Bagi perusahaan yang telah beroperasi dalam sektor ini sejak 2018, aturan baru ini membuka peluang besar untuk mengklaim pengembalian PPN atas pajak yang telah dibayarkan selama lima tahun terakhir. Perusahaan audit PwC merekomendasikan agar perusahaan yang terlibat dalam aset virtual segera menganalisis dampak dari pengecualian ini terhadap posisi pajak mereka secara retrospektif.

Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan potensi pemulihan pajak masukan yang dapat membantu mengurangi beban pajak mereka. Finanshels, perusahaan pembukuan dan pajak berbasis di UEA, menambahkan bahwa pemulihan PPN masukan memungkinkan bisnis untuk mengklaim kembali PPN yang telah mereka bayar atas pembelian yang memenuhi syarat.

UEA Memperkuat Regulasi di Sektor Kripto

Selain memberikan pengecualian PPN, UEA juga memperbarui regulasi di sektor kripto untuk memastikan keamanan dan transparansi di pasar ini. Pada September 2024, Otoritas Regulasi Aset Virtual Dubai (VARA) bekerja sama dengan Otoritas Sekuritas dan Komoditas (SCA) untuk mengawasi penyedia layanan aset virtual (VASP).

Kerja sama ini memungkinkan perusahaan yang telah memperoleh lisensi dari VARA di Dubai untuk secara otomatis terdaftar di SCA, yang memberikan mereka kemampuan untuk beroperasi di seluruh UEA tanpa harus mengajukan lisensi tambahan. Selain itu, VARA juga memperketat aturan tentang pemasaran kripto di UEA. Pada 26 September 2024, mereka mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan yang mempromosikan aset digital untuk mencantumkan penafian yang jelas tentang risiko yang terkait dengan investasi kripto.

Penafian tersebut harus secara jelas menyatakan bahwa “aset virtual dapat kehilangan nilainya secara keseluruhan atau sebagian, dan tunduk pada volatilitas yang ekstrem.” Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari risiko yang mungkin timbul akibat fluktuasi harga aset kripto yang tidak stabil.

UEA Mendorong Adopsi Kripto di Timur Tengah

Inisiatif UEA ini sejalan dengan perkembangan pesat industri kripto di Timur Tengah. Menurut laporan Chainalysis, Timur Tengah saat ini menyumbang sekitar 7,5% dari volume transaksi kripto global, menjadikannya salah satu pasar terpenting untuk aset digital.

Langkah-langkah regulasi yang lebih ketat, dikombinasikan dengan insentif pajak seperti pengecualian PPN, diharapkan dapat menarik lebih banyak perusahaan kripto internasional untuk berinvestasi di wilayah ini. Dengan langkah-langkah ini, UEA tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan global tetapi juga sebagai pemimpin dalam ekosistem kripto.

Negara ini berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi di bidang teknologi blockchain, sembari menjaga keseimbangan antara regulasi yang ketat dan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi digital.

Baca juga Dugaan Len Sassaman Sebagai Sosok di Balik Satoshi Nakamoto